Kejaksaan RI-Kejaksaan Tinggi Papua Barat
Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari 2026 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan telah menetapkan Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Dermaga Apung HDPE Marampa Tahun Anggaran 2016 s/d 2017 pada Dinas Perhubungan Propinsi Papua Barat, yakni Tersangka BHS, OW dan MA.
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp.21.021.100.154,00 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Seratus Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).
Pasal yang disangkakan kepada pada para Tersangka adalah :
– Primair Pasal 603 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.
– Subsidair Pasal 604 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Bahwa terhadap para Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Manokwari selama 20 hari ke depan sejak tanggal 20 Januari 2026 s.d 08 Februari 2026.
