Sosialisasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara tatap muka maupun virtual, bertempat di Swiss belhotel Manokwari, Dabu 8 Februari 2023.
Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, pada Hari Selasa 6 Desember 2022 dan telah diundangkan Menteri Sekertaris Negara tanggal 2 Januari 2023.
Hadir dalam kegiatan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Wakajati) Dr. Teuku Rahman, S.H., M.H bersama Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Djasmaniar, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Abun Hasbulloh Syambas, S.H., M.H dan Asisten Pidana Militer (Aspidmil) Kol. Laut (KH) Ridho Sihombing, S.H., M.H serta para undangan.
