Kejaksaan Republik Indonesia-Kejaksaan Tinggi Papua Barat
Selasa, 27 Januari 2025 pukul 14.30 WIT bertempat di Aula Hotel Vitta Manokwari, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Basuki Sukardjono, S.H., M.H. didampingi Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat Makrun, S.H., M.H. Menghadiri undangan Kegiatan Rapat Kerja Daerah dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat sebagai Narasumber, dengan membawakan judul materi “Pengamanan Aset Dalam Rangka Legalisasi Aset”.
Dasar Hukum :
1. UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
3. Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan Hutan.
4. Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
5. Perja tentang Pemulihan Aset (sebagai dasar pengamanan dan pengembalian aset hasil tindak pidana)
6. Surat Edaran dan Kebijakan Jaksa Agung terkait penanganan Mafia Tanah (sebagai pedoman internal penegakan hukum).
Mengenai hal Pengamanan Aset dalam Legalisasi Aset (PTSL) Kejaksaan Tinggi Papua Barat melaksanakan Peran dan Fungsinya melalui :
1. Pendampingan Hukum sejak awal, yakni dengan Memberikan masukan hukum atas tahapan PTSL dan Mencegah kesalahan administratif yang berpotensi menjadi perkara hukum;
2. Pengawasan terhadap Dokumen dan Data Yuridis, yakni Memastikan keabsahan alas hak, serta Mencegah pemalsuan surat, penguasaan tanah tanpa hak, dan manipulasi data;
3. Mitigasi Resiko Sengketa, dengan melakukan Identifikasi bidang tanah bermasalah dan Rekomendasi penundaan sertifikasi apabila terdapat indikasi sengketa;
4. Koordinasi Lintas Sektor, yakni dengan melakukan Sinergi dengan ATR/BPN, Pemda, TNI/Polri, dan aparat desa/kelurahan.
